Jangan Terhenti Karena Pembiayaan Jalan Tol Oleh Waskita Karya Bangun
Di segi lain, Yayat juga menilai wajib ada evaluasi soal penugasan kepada para BUMN sebagai agen pembangunan infrastruktur. Hal itu penting dilakukan sehingga keyakinan investor terhadap BUMN tidak tergerus dan proyek pembangunan mampu selamanya terjadi lancar.
“Bagaimana mengembalikan posisi Waskita Karya sehingga dia tidak makin lama tenggelam dengan persoalan trust, reputasi perusahaan dan jangan hingga apa yang dilakukan Waskita Karya itu berhenti di tengah jalur dikarenakan masalah pembiayaan proyek-proyeknya,” kata Yayat.
Waskita sendiri jadi salah satu BUMN yang banyak memperoleh penugasan pembangunan infrastruktur sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi sejak 2014 lalu, di sepanjang Trans Jawa dan Sumatera.
Total ada 1.082 km jalur tol yang dibangun Waskita Karya berasal dari 2.040 km Jalan Tol semenjak Presiden Jokowi yang tersebar di Pulau Sumatera & Pulau Jawa.
Kehadiran jalur tol dinilai jadi segi penting di dalam menggerakan ekonomi nasional. Pasalnya, jalur tol efisien menurunkan biaya logistik serta memangkas biaya logistik barang dan jasa antar wilayah dan mendorong perkembangan pusat-pusat ekonomi baru terutama kawasan yang berada di sepanjang jalur tol.
Kiprah Waskita Karya Bangun Infrastruktur Jalan Tol Jangan Sampai Terhambat Karena Pembiayaan
Pengamat infrastruktur berasal dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan perlunya penyehatan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang dinilai punyai peran besar di dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalur tol.
“Kita wajib menyehatkan sehingga Waskita Karya juga tumbuh lebih sehat, lebih baik sehingga kita tidak lihat ada masalah atau ganjalan ulang di di dalam pengembangan (infrastruktur) ke depannya,” kata Yayat layaknya dilansir dari https://binamargadki.net/, Senin, 26 Juni 2023.
Yayat mengatakan visi Indonesia Maju yang Presiden Jokowi sebetulnya fokus untuk menggenjot pembangunan terutama di bidang infrastruktur. Hal itu, menurutnya wajar untuk dilakukan sebagai lompatan untuk menuju Indonesia yang maju dan modern, serta jadi salah satu negara terdepan.
“Minimal syarat untuk terpenuhinya adalah keandalan di sektor infrastruktur. Itu jadi catatan paling mendasar,” katanya.
Sayangnya, pembangunan infrastruktur di Tanah Air sebetulnya masih hadapi tantangan terutama berasal dari segi pembiayaan. Padahal target percepatan pembangunan selamanya wajib dipenuhi.
Sebagai perusahaan milik negara, BUMN punyai peran untuk menjalankan tugas pembangunan. Namun, tidak cuman dikarenakan penugasan, BUMN juga dinilai punyai kapasitas mumpuni untuk menjalankan tugas pembangunan.
“Memang yang siap bekerja dan punyai kapasitas secara teknik, ya tinggal BUMN,” katanya.
Yayat pun memberi saran pemerintah wajib ulang memperhitungkan segi pembiayaan di dalam penugasan pembangunan kepada BUMN. Hal itu dinilai kritis untuk menolong iklim investasi mengingat keperluan investor dapat perlindungan, garansi, kepastian dan kemudahan di dalam menanamkan modal.
“Bagaimana mereka mampu mampu kenyamanan dan kepastian terkecuali belum ada garansi seluruhnya diberikan pemerintah berkaitan aspek-aspek mekanisme perihal pembiayaan, investasi dan lainnya?,” kata dia.